Senin, 20 Februari 2012

Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan


Pada tahun 2009 Indonesia berhasil menikmati surplus beras mencapai 3 juta ton. Namun pada tahun 2011 Indonesia justru melakukan impor beras sebanyak 2,5 juta ton dari Thailand dan Vietnam (detik.com, 11/01/2012). Pada tahun 2012 Indonesia diperkirakan masih akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton (Kompas, 11/01/2012). Melihat kenyataan tersebut publik tentu bertanya-tanya, mengapa pertanian Indonesia begitu rapuh. Keadaan tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan negara tetangga kita Thailand dan Vietnam. Thailand dapat dikatakan merupakan eksportir tradisional komoditas beras, sementara Indonesia lebih sering menjadi importir beras dari mereka.

Jika merunut sejarah, kita melihat bahwa sektor pertanian Indonesia mengalami kemunduran. Pada abad ke-17 Indonesia terutama Jawa, Deli (Sumatera), dan Sulawesi Selatan (Maros) merupakan eksportir beras utama di kawasan Asia Tenggara. Prestasi terbesar adalah ketika pada tahun 1640 dari wilayah Deli saja ekspor beras mencapai 300 ribu ton. Sementara Thailand dan Vietnam kapasitas ekspor maksimalnya hanya mencapai 7.000 ton (Reid, 1992). Kapasitas ekspor sebesar 300 ribu ton kala itu tentu terhitung sangat besar mengingat jumlah penduduk dan luas lahan yang ada tidak sebesar dan seluas sekarang ini. terlebih jika dibandingkan dengan kapasitas ekspor Thailand kala itu. Berkaca dari sejarah tersebut, semakin terlihat bahwa permasalahan paling mendasar sektor pertanian kita adalah tidak adanya sustainability dan stability.

Pilar-pilar Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mengacu pada empat pilar pokok. Pertama, aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan. Aksesibilitas ini mencakup hak-hak untuk membeli atau diberi bahan pangan. Kedua, stabilitas persediaan bahan pangan. Stabilitas ini mengacu pada ketersediaan bahan pangan yang cukup, baik pada musim paceklik maupun musim panen. Ketiga, aspek kualitas bahan pangan. Dan keempat, adalah keseimbangan antara jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat terkait dengan resiko atau kerentanan yang dihadapi masyarakat dalam konteks ketahanan pangan.

Sustainability ketahanan pangan mengacu pada ketercapaian empat pilar ketahanan pangan yang telah disebutkan tadi. Untuk mencapai hal itu perlu penataan strategi pembangunan ketahanan pangan. Dalam sejarah pembangunan pertanian di Indonesia, kita pernah melaksanakan Revolusi Hijau yang berbuah swasembada beras pada tahun 80-an, namun ternyata tidak lestari.

Revolusi Hijau telah mengubah pandangan masyarakat Indonesia dalam melihat sektor pertanian. Dengan Revolusi Hijau, sektor pertanian yang awalnya adalah salah satu institusi kebudayaan masyarakat pedesaan berubah menjadi sekedar alat produksi. Hal ini berimplikasi pada harapan-harapan masyarakat terhadap sektor pertanian.
Saat ini sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan, dalam hal ini sebagai alat produksi. Hal ini dikarenakan besarnya ongkos produksi yang tidak diimbangi oleh tingginya harga komoditas pertanian. Hal itu membuat masyarakat banyak yang beralih profesi, bahkan mengalihkan tata guna lahan pertanian.

Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Kementerian pertanian telah mencanangkan untuk membuka lahan pertanian seluas lebih dari 200 ribu hektar (Kompas, 03/01/2012) dengan harapan dapat menanggulangi menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang mencapai 110 ribu hektar pertahun. Upaya Kementerian Pertanian tersebut tentu dapat dilihat sebagai langkah yang konstruktif. Namun pembukaan lahan seluas itu tentu bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tumpang tindih peraturan juga cukup menyulitkan dalam praktek pembebasan lahan. Untuk melangkah kesitu maka koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga lain yang terkait harus dijalankan dengan baik.

Salah satu upaya untuk mempercepat langkah pembukaan lahan pertanian, pemerintah berencana menyerahkan proyek besar tersebut kepada BUMN pangan. Jika langkah ini menjadi pilihan, maka dikhawatirkan program tersebut lebih bersifat elitis. Sementara sektor pertanian adalah sektor yang menyentuh rakyat kecil dimana petani banyak bergantung. Pembangunan pertanian seharusnya bertujuan mengentaskan dan memberdayakan petani, bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia an sich. Laporan BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani berjumlah 41,49 juta jiwa. Dari sekian banyak jumlah petani, hampir 60 persennya masuk kategori petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Hal ini tentu menjadi PR berat bagi pemerintah untuk memberdayakan mereka.
Menengahi permasalahan tersebut beberapa strategi alternatif mungkin layak diajukan. Pertama, kaderisasi petani, yakni dengan melaksanakan kursus-kursus untuk membina petani-petani muda. Sebagaimana diketahui saat ini sektor pertanian lebih banyak digarap oleh petani berusia di atas 45 tahun sehingga terhitung tidak produktif lagi. Untuk itulah kaderisasi petani muda menjadi sangat penting. Kata “kaderisasi” menyiratkan makna ideologis, hal ini bermakna bahwa dalam konteks pembinaan petani muda perlu dikembangkan suatu kerangka ideologisasi petani. Aktivitas pertanian adalah aktivitas ideologis, menyangkut ketahanan nasional. Hal tersebut tidak bisa diwujudkan ketika masih melihat sektor pertanian hanya sebatas alat produksi saja. Sektor pertanian haruslah dilihat sebagai institusi kebudayaan, yang telah berurat akar di dalam tradisi masyarakat Indonesia.

Kedua, mengefektifkan tata guna lahan dengan menyelenggarakan koperasi-koperasi tanah di desa-desa. Jika kita lihat, secara umum di desa-desa masih banyak terlihat tanah-tanah yang tidak termanfaatkan dengan baik. Kegiatan kaderisasi petani yang diimbangi oleh keberadaan koperasi tanah di pedesaan, sesungguhnya akan membuat keduanya menjadi sangat efektif.

Ketiga, membangun pertanian berbasis organik dan penguatan sumber daya pertanian lokal. Tidak dapat disangkal bahwa revolusi hijau yang pada galibnya bertujuan meningkatkan produksi pertanian sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan petani ternyata telah berdampak sebaliknya. Yang terjadi adalah penurunan kualitas lahan pertanian sekaligus penurunan produksi hasil pertanian. Untuk itulah pembangunan pertanian berbasis organik menjadi pilihan strategis demi pencapaian produksi pertanian yang sustainable.

Keempat, diversifikasi pangan. Sudah jamak diketahui bahwa sejak jaman dahulu penduduk Indonesia memiliki keragaman pangan yang tinggi. Pangan unggulan diluar beras antara lain sagu dan jagung. Berbagai sumber pangan dari umbi-umbian juga begitu beragam dan hampir terdapat pada semua kepulauan di Indonesia. Kebijakan rezim Orde Baru dengan memperluas areal pertanian berbasis padi pada daerah-daerah yang sumber makanan pokok penduduknya bukan beras akhirnya memaksa penduduknya untuk mengganti makanan pokoknya menjadi beras. Target swasembada beras yang menjadi cita-cita pemerintah kala itu akhirnya hanya bertahan sekejap. Setelah itu Indonesia justru terus menjadi pengimpor beras karena semua penduduknya sudah mengalami ketergantungan akan bahan makanan berbasis beras. Untuk itulah sekarang ini perlu gerakan terencana untuk kembali melakukan diversifikasi pangan bagi penduduk Indonesia. Hal itu tidak hanya dalam pengertian mengembalikan masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, namun juga mengajak mereka yang makanan pokoknya beras untuk tidak hanya mengkonsumsi beras namun juga makanan lain yang dapat berfungsi sebagai suplemen beras.

Dengan keempat strategi yang saling terkait tersebut diharapkan kita mampu mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia sebagai bagian dari hakikat ketahanan nasional.(*)

*Dimuat dalam harian Inilah Koran di Bandung, 18 Januari 2012

Tidak ada komentar: